Pemerintah Kabupaten Bangka Barat kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 dari BPK RI. Capaian ini menjadi opini WTP ketujuh yang diperoleh secara berturut-turut sebagai bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Penyerahan opini WTP dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Bupati Bangka Barat bersama unsur pimpinan

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama tim melaksanakan diskusi terkait kegiatan pengawasan di Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Selasa, 21 April 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh auditor dan PPUPD sebagai upaya memperkuat fungsi pengawasan intern pemerintah. Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih baik antara BPKP dan Inspektorat dalam meningkatkan kualitas pengawasan serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transp

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melaksanakan koordinasi ke KPK RI pada 20 Februari 2026 yang dipimpin oleh Bupati bersama jajaran Inspektorat. Kegiatan ini membahas pelaksanaan MCSP dan SPI Tahun 2026 serta tindak lanjut hasil SPI Tahun 2025. Koordinasi ini bertujuan memperkuat upaya pencegahan korupsi, meningkatkan capaian indikator integritas, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas di Kabupaten Bangka Barat.

BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan pembinaan generik kapabilitas APIP serta monitoring tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat selama 10 hari kerja, mulai 13 hingga 24 April 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapabilitas APIP serta memastikan rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti secara optimal. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan intern serta mendorong terwujudnya tata kelol

DPRD Kota Pangkalpinang melaksanakan kunjungan kerja ke Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat pada 13 April 2026 untuk membahas peran Inspektorat dalam pelaksanaan review terhadap perumusan kebijakan DPRD. Kegiatan ini menjadi sarana koordinasi dan pertukaran informasi terkait mekanisme dan prosedur review kebijakan. Melalui kunjungan ini, diharapkan terjalin sinergi antara lembaga legislatif dan aparat pengawasan intern pemerintah dalam meningkatkan kualitas kebijakan yang transparan, ak